Pages

Senin, 22 Oktober 2012

Perbedaan Demokrasi di Indonesia dengan Demokrasi di Amerika



Perbedaan Demokrasi di Indonesia dengan

Demokrasi di Amerika Serikat

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan


Novia Rose Ponda

MBU-B

NPM : 123049



Program Manajemen Bandar Udara

Sekolah Tinggi Penerbangan AVIASI

2012

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dari-Nya, meminta ampunan dari-Nya dan meminta perlindungan kepada-Nya dari kejahatan diri kita serta keburukan amal perbuatan kita. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Karena hidayah-Nya pula, Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Perbedaan Demokrasi di Indonesia dengan Demokrasi di Amerika Serikat” ini sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ryan Firdiansyah, MM selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan. Rekan-rekan, serta semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Akhirnya penulis mohon kritik dan saran untuk lebih sempurnanya makalah ini. Selanjutnya penulis berharap makalah yang sederhana ini bermanfaat, terutama bagi yang membutuhkannya.

Jakarta, 21 Oktober 2012





Daftar Isi :

Halaman Judul....................................................................................
Kata Pengantar ................................................................................... ... 1
Daftar Isi ........................................................................................... ... 2
BAB. I PENDAHULUAN ...................................................................... ... 3

1.     Pengertian Demokrasi................................................................ ... 3

A.   Ciri-ciri Demokrasi

B.    Kelebihan Demokrasi

C.   Kekurangan Demokrasi

D.   Prinsip-prinsip Demokrasi

2.    Sejarah Demokrasi indonesia ...................................................... ... 4

3.    Pancasila .................................................................................. ... 6

4.    Identitas Bangsa Indonesia..........................................................    6

BAB. II PEMBAHASAN ........................................................................ ... 7

5.    Demokrasi Pancasila ................................................................. ... 7

A.   Ciri Demokrasi Indonesia

B.    Prinsip Demokrasi Pancasila

C.   Tujuh Sendi Pokok

D.   Fungsi Demokrasi Pancasila

6.    Demokrasi Liberal ..................................................................... ... 11

A.   Asas Demokrasi Liberal

B.    Konsep Demokrasi Liberal

C.   Komponen Khusus Demokrasi Liberal

7.    Penerapan Demokrasi Liberal di Negara Maju .............................. ... 14

8.    Demokrasi di Amerika Serikat .................................................... ... 14

A.   Sejarah Demokrasi di Amerika Serikat

B.    Ciri-ciri Demokrasi Amerika Serikat

C.   Hukum Demokrasi di Amerika Serikat

D.   Keuntungan Demokrasi Amerika Serikat

E.    Masalah Dalam Tatanan Demokratis di Amerika Serikat

9.    Kesimpulan .............................................................................. ... 19

BAB. III PENUTUP ............................................................................. ... 22





BAB. 1 PENDAHULUAN

1.   Pengertian Demokrasi

D

emokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani dēmokratía "kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata dêmos "rakyat" dan Kratos "kekuasaan".  Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Demokrasi bukan berarti kekuasaan di tangan penguasa, akan tetapi kekuasaan penuh di tanganrakyat. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

A. Ciri-ciri Demokrasi

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :

1)    Konstitusi, moral, pembatasan kekuasaan, Trias Politica.

2)   Pemilu langsung, bebas.

3)   Hak memilih dan mencalonkan diri.

4)   Kebebasan pers, kebebasan sipil.

5)   Kesetaraan di mata hukum.

6)   Rakyat terdidik mengerti hak dan kewajiban.

7)   Kebebasan, kesetaraan, aturan.

8)   Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).



B.  Kelebihan demokrasi

1)    Mencegah otokrasi.

2)   Menjamin hak asasi warga negara.

3)   Civil liberties.

4)   Kepentingan pokok.

5)   Self determination.

6)   Tanggung jawab moral.

7)   Perkembangan manusia.

8)   Tidak berperang.

9)   Makmur.



C. Kekurangan demokrasi :



1)    Kebebasan individu di atas kepentingan negara.

2)   Ditetapkan secara universal, akses negatif, anarkis.

3)   SDM, pendidikan, sistem hukum tidak kompatibel.

4)   Kebebasan lebih kental dari tanggung jawab.



D. Prinsip-prinsip demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi”. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah :

1)    Kedaulatan rakyat.

2)   Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.

3)   Kekuasaan mayoritas.

4)   Hak-hak minoritas.

5)   Jaminan hak asasi manusia.

6)   Pemilihan yang bebas, adil dan jujur.

7)   Persamaan di depan hukum.

8)   Proses hukum yang wajar.

9)   Pembatasan pemerintah secara konstitusional.

10) Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.

11)  Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.



2.  Sejarah Demokrasi Indonesia

Indonesia telah melalui beberapa masa demokrasi dengan versi yang berbeda-beda. Pertama demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua demokrasi parlementer. Ketiga demokrasi terpimpin. Keempat adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang.  Demokrasi di indonesia berubah-ubah karena adanya kekurangan dan kelebihan di dalam sistemnya yang tidak sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Demokrasi gagal karena berbagai sebab diantaranya :

Sebab Demokrasi gagal menurut:

A.   Herbert Feith(1962),

adanya dua gaya kepemimpinanyang sangat berbeda di kalangan elit Indonesia pada masa pasca kemerekaan yaitu disatu pihak oleh Feith disebut Solidarity Makers. Dan dipihak lain didalam katagori administrator  atau problem sorver.

B.    Adnan Buyung Nasution (1993), disebabkan  adanya persamaan kepentingan  antara Soekarno dan angakatan darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang sedang berjalan.

C.   Afam gaffar(1997), dominannya poltik aliran sehingga membangun konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, basis sosial ekonomi yang sengat lemah.

Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno  telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu.

Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pembatasan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini. Selain itu, pembatasan kebebasan berbicara ternyata menjadi masalah baru yang siap meledak.

Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998. Selepas kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapa kali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat. Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat.

Pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerahsecara langsung memberi kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluarhal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi dimasyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik.

Sementara itu, ekonomi di era demokrasi ternyata mendapat pengaruh besar darikapitalisme internasional. Hal ini menyebabkan dilema. Bahkan di tingkat pemerintah,ada kesan mereka tunduk dibawah tekanan kapitalis internasional yang tidakdiperlihatkan secara kasat mata kepada publik namun bisa dirasakan.

3.  Pancasila



Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.
Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.

4.  Identitas Bangsa Indonesia

Identitas adalah pengakuan dari kelompok atau negara. Hal ini dapat kita lihat pada terbentuknya negara didalam perjuangan kemerdekaan. Untuk negara Indonesia sendiri, pembentukan identitas bangsa Indonesia sampai revolusi tahun 1945 mempunyai citra identitas politik.

Pada dasarnya sila-sila dalam Pancasila semuanya diarahkan kepada kehidupan manusia yang membutuhkan hidup kerohanian serta hidup bersama dengan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh sebab itu kehidupan bermasyarakat Indonesia dengan identitas Indonesia adalah kehidupan yang penuh kedamaian, saling menghormati, dan saling menghargai akan perbedaan yang ada di dalam kehidupan bersama sebagai kekayaan dari bangsa Indonesia.



BAB. II PEMBAHASAN

5.  Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.

Demokrasi dalam Pancasila merupakan jalan dan sarana penting untuk mencapai Tujuan Bangsa, yaitu Masyarakat yang maju, adil dan sejahtera. Itu hanya terwujud kalau kehidupan bangsa diliputi Dinamika dan Kreativitasi yang tinggi. Menurut Hassan Wirajuda, demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi terbesar ke 3 di dunia . Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan.

Merurut Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H. mengatakan bahwa demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H. mengatakan bahwa, demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal.

A. Ciri demokrasi Pancasila:



1)    pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi.

2)   adanya pemilu secara berkesinambungan.

3)   adanya peran-peran kelompok kepentingan.

4)   adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.

5)   Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.

6)   Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

B.  Prinsip Demokrasi Pancasila :

Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

1)    Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2)   Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.

3)   Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya.



4)   adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.



5)   Pelaksanaan Pemilihan Umum.



6)   Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).



7)   Keseimbangan antara hak dan kewajiban.



8)   Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.



9)   Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.



10) Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:



a.  Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)

b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)

c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.

C. Tujuh Sendi Pokok

Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu :

1)    Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum.

Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.

2)   Indonesia menganut sistem konstitusional.

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.

3)   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi.

Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu :

a)    Menetapkan UUD.

b)   Menetapkan GBHN, dan

c)    Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

Wewenang MPR, yaitu :

a)    Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden.

b)   Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN.

c)    Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

d)   Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD.

e)    Mengubah undang-undang.

4)   Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

5)   Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislatif ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.

Hak DPR di bidang pengawasan meliputi :

a)    Hak tanya/bertanya kepada pemerintah.

b)   Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah.

c)    Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah.

d)   Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal.

e)    Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

6)   Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.

Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.

7)   Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.



D. Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

1)    Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

Contohnya:

a)    Ikut menyukseskan Pemilu.

b)   Ikut menyukseskan pembangunan.

c)    Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.

2)   Menjamin tetap tegaknya negara RI.

3)   Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional.

4)   Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila.

5)   Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara.

6)   Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,

Contohnya:

a)    Presiden adalah mandataris MPR,

b)   Presiden bertanggung jawab kepada MPR.



6.  Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.



Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.

Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis). Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi di Amerika Serikat.



A. Asas Demokrasi Liberal

Kapitalisme yang menjadi ideologi dalam pemerintahan demokrasi liberal berdiri atas akidah sekulerisme. Akidah sekulerisme adalah memisahkan agama dari kehidupan(pemerintahan dan politik). Atas asas tersebut mereka menganggap bahwa pembuat aturan/hukum di masyarakat adalah manusia, bukan yang lainnya.

Rakyat dalam demokrasi liberal dianggap sebagai sumber hukum. Kemudian rakyat jugalah yang membuat perundang-undangan untuk kepentingan mereka sendiri.

B.  Konsep Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal memiliki konsep-konsep yang sangat menonjol diantaranya dalah :

1)    Individualisme.

Demokrasi Liberal yang ideologinya adalah kapitalisme memandang bahwa masyarakat terbentuk dari individu-individu. Ideologi kapitalisme ini tidak memprioritaskan pandangannya ke masyarakat sebagai satu kesatuan utuh.

Pemerintah selaku pelaksana amanah kekuasaan dari rakyat harus bisa menjamin seriap individu agar bisa menyalurkan seluruh kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan rohani maupun jasmani. Setiap individu dalam demokrasi liberal bisa memaksimalkan keinginan dan kemauannya secara bebas tanpa batasan apapun.

2)   Kebebasan.

Kebebasan atau liberalisme menjadi hal yang sangat pokok dalam demokrasi liberal. Pemerintah harus bisa menjamin keamanan dan ketentraman bagi setiap rakyat di lingkungan khusus maupun umum. Hak Asasi Manusia juga harus dijaga dari gangguan pihak manapun.

Kebebasan berakidah (bebas memilih agama dan keyakinan sesuai dengan kehendak) dan kebebasan ekonomi adalah 2 kebebasan yang dibangga-banggakan dalam demokrasi liberal. Setiap individu berhak untuk berpidah-pindah agama. Dalam roda perekonomian setiap individu berhak mengelola semua kepemilikan, bahkan sumber air atau sumberdaya alam berhak dikelola atau dimonopoli oleh individu.

3)   Kesetaraan.

Demokrasi liberal yang memiliki akidah sekulerisme memandang bahwa setiap manusia memiliki kesetaraan dalam semua hal, baik mengenai hak dan kewajiban. Kesetaraan ini tidak memandang laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat atau yang lainnya.



C. Komponen Khusus Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal memiliki beberapa komponen khusus sebagai berikut:

1)      Kontrol terhadap negara, keputusan-keputusan dan alokasi-alokasi sumber dayanya dilakukan secara faktual maupun teoritik oleh para pejabat publik yang terpilih. Dalam hal ini kekuasaan militer berada di bawah subordinasi para pejabat sipil yang terpilih.

2)     Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional dan faktual, oleh kekuasaan otonom institusi-institusi pemerintahan lain (seperti peradilan independen, parlemen dan mekanisme-mekanisme akuntabilitas horizontal lainnya).

3)     Selain hasil pemilu tidak dapat diprediksi, suara oposisi yang signifikan dan peluang bagi setiap partai untuk memerintah, demokrasi liberal juga mengakui hak kelompok yang tunduk pada prinsip-prinsip konstitusionalisme untuk membentuk partai dan mengakui pemilu.

4)     Demokrasi liberal tidak melarang kelompok-kelompok minoritas kultural, etnik, agama dan lainnya untuk mengungkapkan kepentingannya dalam proses politik atau untuk berbicara dengan bahasanya dan mempraktikkan budayanya.

5)     Di luar pemilu dan partai, warga negara mempunyai berbagai saluran artikulasi dan representasi dari kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai mereka, termasuk kebebasan membentuk dan bergabung dengan beragam perkumpulan dan gerakan independen.

6)     Demokrasi liberal menyediakan sumber-sumber informasi alternatif (termasuk media independen) agar warga negara memiliki akses yang tidak terkekang secara politik.

7)     Setiap individu juga memiliki kebebasan beragama, berpendapat, berdiskusi, berbicara, publikasi, berserikat, berdemonstrasi dan menyampaikan petisi.

8)     Setiap warga negara memiliki kedaulatan yang setara di hadapan hukum (walaupun bisa dipastikan setiap warga negara tidak memiliki kedudukan yang setara dari segi pemilikan sumber-sumber daya politik).

9)     Kebebasan individu dan kelompok dilindungi secara efektif oleh sebuah peradilan yang independen dan tidak diskriminatif, yang keputusan-keputusannya ditegakkan dan dihormati pusat-pusat kekuasaan lainnya.

10)   Rule of law melindungi warga negara terhadap penahanan yang tidak sah, pengucilan, teror, penyiksaan dan campur tangan yang tidak sepantasnya dalam kehidupan pribadi baik oleh negara maupun oleh kekuatan terorganisasi non-negara dan anti negara.



7.  Penerapan Demokrasi Liberal di Negara Maju

Demokrasi telah diterapkan di negara-negara Eropa sejak awal abad 18. Di antara negara-negara terebut adalah Perancis, Inggris, dan Jerman. Sehingga dapat kita ketahui dalam sejarah bahwa ketiga negara itulah (selain amerika) yang menjadi pelopor diterapkannya sistem pemerintahan demokrasi liberal di negara-negara di seluruh dunia.

Di awal penerapan, demokrasi liberal mendapatkan sambutan positif dan optimis dari seluruh kalangan masyarakat baik dari yang kaya maupun yang miskin. Seiring dengan berjalannya roda pemerintahan demokrasi liberal ternyata justru membuat para pemilik modal semakin memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ini dikarenakan tidak setiap orang bisa mendapat jabatan di pemerintah, hanya orang yang kaya atau disokong dana saja yang bisa melakukan kampanye dan kegiatan politik.

Mereka para kapitalis akhirnya menjadi pemerintah di sistem pemerintahan demokrasi liberal sebagai alat untuk mencari kekayaan. Para politisi dan kapitalis saling bekerjasama untuk melancarkan kepentingannya masing-masing. Sehingga politik dalam negeri negara-negara maju tersebut kental akan nuansa ekonomi dan manfaat serta keuntungan.



8.  Demokrasi di Amerika Serikat

A. Sejarah Demokrasi di Amerika Serikat

Akar sosial demokrasi AS berasal dari rasa kesataraan para kaum imigran Eropa di pesisir New England. Dalam perkembangan sejarahnya, Amerika Serikat merupakan negara yang terbentuk dari kumpulan imigran dari Eropa yang lari dari kekuasaan feodal. Menurut Tocqueville (dalam Stone dan Menhell, 2005), dalam sistem feodal sebelumnya semua anggota masyarakat diikat oleh jejaring yang sudah baku, dalam sistem baru Amerika Serikat, Individualisme menjadi pilihan. Dalam sistem baru ini, para individu menjadi diri yang bebas, komunalisme berganti dengan Individualisme. Persamaan menjadi basis dari sistem masyarakat di Amerika serikat.
Anglo-Amerika adalah bangsa pertama yang cukup senang untuk menyingkirkan kekuasaan absolut, mereka mendapatkan kesempatan ini berkat keadaan, asal ususl, kecerdasan dan perasaan moral mereka, yang menjaga kedaulatan rakyat.

Demokrasi Amerika Serikat menganut sistem pluralisme. Teori pluralisme menyatakan bahwa sistem politik Amerika Serikat tersusun atas sejumlah kekuatan yang masing-masing berdiri sebagai sebuah kelompok. Model demokrasi pluralis (pluralist model of democracy) bahkan menafsirkan istilah demokrasi sebagai ‘pemerintahan oleh orang banyak’ (government by the people), dan hal tersebut ditafsirkan sebagai pemerintahan yang beroperasi atas dasar kepentingan-kepentingan setiap warganya.

Hal ini memang ditopang oleh Konstitusi Amerika yang menjadi legitimasi dari pluralisme. Empat gagasan politik yang menjadi pilar Konstitusi 1787 adalah:

1)    Republikanisme yang bersumber dari pemikiran Aristoteles yang ingin memadukan sistem demokrasi langsung ala Yunani dengan sistem oligarki, bahwa pemerintahan Amerika merupakan kumpulan individu terpilih yang oleh rakyat diserahi kedaulatan dan kekuasaan untuk mengatur demi kebaikan dan kepentingan bersama.

2)   Federalisme yang bersumber dari pemikiran para founding fathers Amerika yang membagi kekuasaan secara vertikal dari pemerintahan pusat/federal, negara bagian, dan lokal.

3)   Separation of powers yang bersumber dari pemikiran John Locke dan Charles-Louis de Secondat Montesquieu bahwa tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan untuk setiap tingkat pemerintahan (federal, negara bagian, dan lokal) dipecah lagi menjadi beberapa cabang (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

4)   Checks and balances yang bersumber dari pemikiran Henry St. John Bolingbroke dan William Blackstone. bahwa masing-masing cabang dan tingkat pemerintahan diwajibkan untuk senantiasa saling mengawasi dan mengontrol.



B.  Ciri-Ciri Demokrasi Amerika



1)    Warga-warganya cenderung membentuk perkumpulan.



Ciri-ciri utama masyarakat AS adalah negara dimana warga negaranya suka berkumpul hal inilah yang menjadikan Amerika disebut sebagai negara yang memiliki tatanan sosial yang bersifat demokratis. Orang-orang Amerika Serikat dari segala usia kondisi, dan kecenderuangan senantiasa membentuk perkumpulan. Perkumpulan bukan hanya perkumpulan serikat pegawai, namun juga perkumpulan agama, dan komunitas hiburan. Orang Amerika membentuk perkumpulan untuk mencari hiburan, mendirikan lembaga pendidikan, membangun penginapan, membangun geraja dan lain lain.







2)   Agama berbaur dengan kebiasaan bangsa.



Mengingat masyarakat Amerika sering berkumpul dan salah satunya adalah berkumpul dalam aktivitas keagamaan, hal ini menurut Tocqueville dalam menunjukkan bahwa Amerika merupakan negara yang agamis. Agamalah yang melahirkan masyarakat Anglo-Amerika. Dengan demikian, di Amerika Serikat agama berbaur dengan kebiasaan bangsa itu dan bersatu dengan rasa patriotisme.



3)   Aristokrasi tidak menjadi dasar prinsip hidup.



Menurut Tocqueville di Amerika Serikat, aristokrasi tidak menjadi dasar prinsip hidup masyarakatnya. Sehingga tingkatan dan perbedaan status sejak lahir secara logis menjadi tidak ada, sehingga posisi individu sama dengan individu lainnya. Hal ini mengakibatkan negara cenderung membentuk sebuah tirani baru, yaitu tirani mayoritas. Dalam sistem masyarakat di AS menurut Tocqueville, unsur-unsur aristokrasi selalu lemah saat kelahiran manusia di sana. Sebaliknya, prinsip demokrasi telah memperoleh begitu banyak kekuatan seiring dengan perkembangan waktu, peristiwa dan produk hukum.



4)   Yang kuat yang menjadi pemimpin.



Jika ditinjau dari kehidupan sosialnya, masyarakat aristrokrasi senantiasa berisi sejumlah kecil warga yang kuat dan kaya, dan masing-masing mampu merampungkan pekerjaan besar sendirian. Dalam masyarakat aristokrasi, orang tak perlu bergabung untuk bisa bertindak karena mereka sangat terikat bersama. Setiap warga yang kaya dan kuat senantiasa berpeluang menjadi pemimpin perkumpulan wajib, dimana para anggotanya dituntut patuh dengan keputusan yang dirancang.

Hal ini berbeda dengan prinsip tatanan sosial warga AS. Menurut Tocqueville di negara demokratis, semua warganya independen dan lemah. Mereka nyaris tidak dapat berbuat apapun sendirian, dan tiada seorang pun yang dapat menuntut sesamanya untuk mengulurkan bantuan. Dengan demikian, tidak ada perintah untuk membantu sesama. Negara demoraktis harus dengan sendirinya menumbuhkan kesadaran untuk menjadi warga negara yang mempunya prinsip empati dan saling membantu dengan sukarela. Hal ini lebih lanjut akan menjadi masalah besar sekaligus tantangan besar bagi setiap negara demokrasi, yang mana nantinya akan menjadikan negara tersebut Individualis atau corperatif.

5)   Individulais sangat kuat.

Dengan demikian, dalam kehidupan sosialnya, Amerika Serikat memperlihatkan fenomena yang paling luar biasa. Orang hidup disana dinilai berdasarkan kesetaraan yang lebih besar dalam hal kekayaaan dan kepintaran. Lebih lanjut dalam hal ini, sistem persamaan dalam konteks masyarakat komersial cenderung membuat individu hanya mencari kebahagiaan sesaat, bersaing mencari kebahagiaan sesaat, dan bersaing mencari keuntungannya sendiri. Masyarakat akan berisi manusia tanpa keagungan aristrokrasi. Yang terpenting adalah perdamaian dan kesejahteraan dan sebuah siituasi di mana anggota-anggotanya dapat bekerja dengan tenang mencari hidup dan kebahagiaan.

Dengan plus dan minus yang dimiliki oleh negara yang menganut sistem demokrasi, budi pekerti masyarakat Amerika Serikat adalah menjadi sebab nyata yang menjadikan satu-satunya alat yang membuat rakyat diseluruh AS mampu mendukung pemerintahan yang demokratis, dan pengaruh budi pekertilah yang menghasilkan derajat-derajat keteraturan dan kemakmuran di beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

C. Hukum Demokrasi di Amerika Serikat



Adanya demokrasi di Amerika Serikat selain menyebabkan rakyat lebih mementingkan kesenangan sesaat, selain itu orang juga enggan untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain, namun memperlihatkan rasa iba akan sesamanya. Hal ini dapat dilihat dari sistem hukum yang ada. Amerika serikat pada abad ke 19 hampir menghapuskan semua hukuman berat penuh dari kitab pidana mereka. Berkaitan dengan hal hukum tersebut, dikarenakan warga AS dalam hak istimewa tidak lebih unggul dari pada warga lainnya, akan berdampak pada anggapan setiap individu warga negara bahwa mereka tidak harus mematuhi atau menghormati warga negara yang lain, mereka hanya bersatu dalam urusan pengadilan, pemerintahan, dan urusan urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama.

Orang Amerika yang begitu bersemangat untuk berkumpul dalam rapat politik dan sidang pengadilan, sebaliknya dapat memisahkan diri dari lingkaran-lingkaran kecil untuk menikmati kehidupan pribadinya. Setiap orang mengakui bahwa setiap warga negara adalah sederajat, namun mereka hanya sedikit saja rela untuk menerima teman sebagai tamu.

D. Keuntungan Demokrasi di Amerika



Demokrasi Amerika memiliki keuntungan-keuntungan yang menyebabkan Amerika Serikat menjadi negara demokrasi yang maju, yaitu berasal dari 3 fator. Faktor tersebut adalah :

1)    faktor geografi,

2)   sistem politik dan,

3)   faktor adat-istiadat.

Dalam masalah geografi, Amerika adalah benua baru yang menjanjikan kecukupan dan kemakmuran dari para penduduknya. Penduduk Amerika tidak khawatir dengan adanya tekanan berarti dari bangsa lain.





Sistem Amerika Serikat menganut sistem federasi, dimana keputusan-keputusan tidak diambil oleh pemerintah pusat namun terdesentralisasi kepada pemerintah lokal, sehingga warga negara menjadi terakomodasi dan dapat memenuhi keinginannya melalui penyampaian pada pemerintah federal masing-masing negara bagain. Sistem ini pulalah yang mendorong semangat partisipatoris di AS. Tocqueville mengamati bahwa masyarakat AS terlibat pada acara-cara sosial, perkumpulan-perkumpulan keagamaan dan politik. Semangat seperti tersebut diatas merupakan alat counter-balance yang positif terhadap kecenderungan negatif yang melekat pada demokrasi dan sistem persamaan.

Akibat tidak langsung dari sistem desentralisasi dan federasi adalah adanya sistem politik yang berbentuk Uni. Di AS, kepentingan warga negara mendapatkan perhatian dalam bentuk Uni, sehingga warga negara menjadi terikat kepadanya. Subjek dari Uni bukanlah negara-negara bagian, melainkan dari warga negara biasa. Terlepas dari keuntungan yang dimiliki oleh Uni yang bersatu dalam sistem federal, menurut Tocqueville, konstitusi AS memiliki masalah dikarenakan rumitnya perangkat yang digunakan.


E.  Masalah dalam Tatanan Demokratis Amerika Serikat


Amerika adalah negara dimana prinsip kesetaraan dalam hak lahir dan kepemilikan bergabung dengan paham dan tujuan warga negara AS yaitu kebebasan. Kertika setiap masyarakat tidak berbeda satu sama lain, tiada seorangpun yang dapat menjalankan tirani, manusia akan bebas secara sempurna. Menuju keadaan ideal inilah negara demokratis terarah. Oleh karena itu, kesetaraan akan mencapai tingkat terjauh, nantinya akan dikacaukan dengan kebebasan. Menurut Tocqueville menyatakan bahwa, pada prinsipnya, kesetaraan dan kebebasan adalah dua prinsip yang berbeda. Dan inilan yaang menurut Tocqueville menjadi masalah bagi negara demokratis. Individualisme Amerika akan membawa negara tersebut kejurang kebebasan yang nantinya menjadikan antar warga negara menjadi tidak setara, dalam hal ekonomi, pendidikan dan partisipasi politik. Meskipun dalam hal ini, negara demokratis terlebih AS, memberikan hak dan kesempatan yang sama pada setiap warga negaranya.

Diantara negara demokratis dimana setiap warga negara setara, tak ada ikatan ikatan nyata yang menghubungkan orang bersama, atau membuat orang diam diposisi mereka. Tidak ada individu yang memiliki kekuasaan untuk memberikan perintah, tidak ada individu yang menuntut untuk patuh. Namun setiap orang yang merasa memiliki pendidikan dan sumber daya, mungkin memilih jalannya sendiri dan bergerak terpisah dari sesamanya.





9.  KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab tiga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1)    Idiologi demokrasi Indonesia dan AS memiliki prinsip yang sama, yaitu prinsip demokrasi, hanya saja berbeda dari etos kerja sosio historisnya. Indonesia lebih mengedepankan musyawarahdan kebersamaan. Sedangkan Amerika Serikat lebih mengedepankan kebebasan aktualisasi individu. Meskipun demikian, rasa berserikat dan berkumpul masih dimiliki oleh bangsa Amerika, terbukti dari terbentuknya federasi-federasi pada setiap negara bagian.

2)   Demokrasi tidak berjalan semestinya di Indonesia dan tidak menjadikan bangsa Indonesia meraih cita-cita bangsa dikarenakan Indonesia menggunakan prinsip demokrasi barat yang individualistis yang nyatanya berbeda dengan etos kerja gotong-royong bangsa Indonesia.

3)   Amerika bukan merupakan bangsa Sekuler. Prinsip demokrasi Indonesia memasukkan unsur agama kedalam sistem ketatanegaran dan dalam sistem masyarakat, sedangkan AS tidak memasukkan unsur agama dalam sistem ketatanegaraan, namun dalam sistem kemasyarakatan, agama menjadi unsur penting dalam sejarah perkembangan bangsa Amerika Serikat.

4)   Menurut Tocqueville, Sistem Demokrasi pada dasarnya menganut sistem kesetaraan untuk mendapatkan kebebasan. Lebih lanjut Menurut Rawl dalam (dalam Ujan, 2001), kebebasan dan kesamaan merupakan unsur utama dari teori keadilan.

5)   Sehingga dengan adanya demokrasi, dengan sendirinya akan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

6)   Menurut Rawl, Prinsip keadilan ada dua, yaitu yang pertama setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, masalah kesejahteraan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi setiap manusia.

7)   Teori Kedaulatan Rakya telah tampak dalam prinsip-prinsip Revolusi Prancis tahun 1789 yang setelah itu dicantumkan pada Undang Undang Dasar Negara Perancis, dimana pasal ke 6 dari pengumuman hak-hak tahun 1789 menegaskan bahwa: “Undang-undang adalah ungkapan dari keinginan rakyat” . Dari uraian yang diatas dapat jelaslah bahwa demokrasi pada intinya adalah kedaulatan rakyat, dan bahwa kedaulatan ini pada dasarnya bermuara pada hak yang mutlak dalam pembuatan hukum yang tidak tunduk terhadap kekuasaan yang lain.

8)   Prinsip-prinsip demokrasi yaituadanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, kebebasan individu, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, pengawasan, perlindungan hak asasi, persaingan keahlian.

9)   Hanya dalam masyarakat madani yang kuat demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Masyarakat madani adalah masyarat yang beradab.

10) Menurut Tocqueville, budi pekerti masyarakat satu-satunya alat yang membuat rakyat diseluruh mampu mendukung pemerintahan yang demokratis, dan pengaruh budi pekertilah yang menghasilkan derajat-derajat keteraturan dan kemakmuran di negara demokratis.

11)  Dalam negara demokrasi dimana kebebasan akan mengakibatkaan setiap warga negara dapat mempengaruhi satu sama lain, membentuk kelompok-kelompok dan mengubah prinsip dasar hidup mereka, mengubah undang-undang serta perilaku mereka.

12) Menurut Tocqueville (dalam Stone dan Menhell, 2005), ketika kesetaraan dalam demokrasi mencapai tingkat terjauh, nantinya akan dikacaukan dengan kebebasan. Pada prinsipnya, kesetaraan dan kebebasan adalah dua prinsip yang berbeda. Dan inilan yaang menurut Tocqueville menjadi masalah bagi negara demokratis.

13) Dikarenakan Feodalisme di Eropa membatasi hak Individu mereka, pribadi masyarakat Amerika Serikat yang berasal dari kaum imigran membuat sistem sosial Amerika Serikat menjadi lebih individualistis dan demokratis, dimana komunalisme berganti dengan Individualisme. Persamaan menjadi basis dari sistem masyarakat di Amerika serikat.

14) Demokrasi Amerika memiliki keuntungan-keuntungan yang menyebabkan Amerika Serikat menjadi negara demokrasi yang maju, yaitu berasal dari 3 fator. Faktor tersebut adalah faktor geografi, sistem politik dan faktor adat-istiadat.

15) Sistem Demokrasi Amerika pada dasarnya menganut sistem kesetaraan untuk mendapatkan kebebasan.

16) Sistem kesetaraan yang dianut oleh Amerika Serikat akan berdampak pada seorang individu tidak memiliki kamampuan untuk mempengaruhi orang lain.

17) Masalah sistem demokrasi di Amerika terjadi dikarenakan Amerika Serikat hanya menggunakan sistem dua partai. Sehingga banyak aspirasi masyarakat yang tidak tertampung oleh idiologi ke dua partai tersebut dan menjadikan warga AS menjadi apatis dengan politik.

18) Model demokrasi mayoritas Amerika Serikat akan berdampak pada kepentingan dari sedikit individu harus dikorbankan bagi kepentingan dari banyak individu (kepentingan umum).

19) Arus primordialisme pembentukan indentitas terus terakumulasi sampai pada puncaknya pada pembuataan UUD 1945 (Tilaar, 2007). Dari arus Primordialisme kebudayaan ini, munculah Pancasila yang menjadi idiologi negara.

20)Idiologi negara Indonesia memiliki esensi musyawarah untuk mencapai mufakat yang sekarang dikenal sebagai demokrasi.

21) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab jelas sekali menunjukkan pentingnya Demokrasi Sosial. Sebab itu semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan semua harus menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa memandang tingkat kedudukannya dan asal golongannya.

22)Sebuah demokrasi Pancasila yang pada dasarnya merupakan bentuk tertulis dari identitas bangsa yang memiliki prinsip-prinsip. Prinsip prinsip tersebut.

23)Prinsip demokrasi kesatuan dalam perbedaan. Oleh sebab itu pandangan demokrasi bangsa Indonesia adalah bahwa hidup merupakan Kebersamaan atau Kekeluargaan.

24)Demokrasi baru tumbuh pesat ketika masa reformasi.

25)Dalam tatanan politik, Indonesia merupakan negara demokratis ke 3 dunia. Dikarenakan memiliki banyak partai. Dan masing-masing partai mewakili identitas dan idiologi masyarakat Indonesia yang majemuk.

26)Demokrasi indonesia pada masa reformasi masih membutuhkan fase pendewasaan. Di masa transisi reformasi yang dialami Indonesia sekarang ini, sebagian besar orang hanya mengerti demokrasi dalam kebebasan untuk berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Kebebasan yang berlebihan, apalagi yang mutlak, justru mengundang perpecahan dan konflik antara warga. Hal itu akan malahan menjauhkan masyarakat dan bangsa dari kemajuan yang diinginkan.

27)Demokrasi yang sesuai dengan etos kerja dan kondisi sosio-historis bangsa Indonesia adalah demokrasi musyawarah dan konsensus untuk mencapai mufakat.



BAB. III PENUTUP

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.

Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman sudi memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya.


4 komentar:

  1. Mantep mbak .. mas .. .. ini artikel yang saya cari .. sedot gan ;)

    BalasHapus
  2. iya silakan, terimakasih sudah mampir di blog saya.. :)

    BalasHapus
  3. jadi yg MEMBEDAKAN demokrasi Indonesia dgn Amerika serikat apa ?

    BalasHapus
  4. sangat membantu mbak....... trimakasih
    sumber nya dari mana tu mbak (daftar pustaka maksudnya)
    d tunggu jawabannya.....

    BalasHapus

 

Sample text

Sample Text

Sample Text